Menyoal Anjloknya Dana Desa 2026: Di Mana Kedaulatan Desa? Oleh: Sinam Sutarno (Pegiat Perkumpulan Dharma Desa) Sejarah mencatat bahwa lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan sekadar soal bagi-bagi uang dari Jakarta. Itu adalah momentum kemenangan bagi kedaulatan warga desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi hari ini, melihat rincian APBN 2026, saya merasa kita sedang berjalan mundur ke era sentralisme lama. Semangat "Membangun dari Pinggiran" yang dulu digembar-gemborkan pemerintah kini terasa seperti pengkhianatan pada komitmen memperkuat kedaulatan desa. Pemerintah mungkin pamer angka Rp60,57 triliun sebagai pagu Dana Desa tahun 2026. Kelihatannya besar, tapi bagi saya ini jelas pembodohan kalau kita tidak jeli membedah isinya. Dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp71 triliun, angka ini sudah merosot tajam. Namun, masalahnya bukan cuma soal nominal yang susut, tapi soal bagaimana tangan-tangan pusat mulai "menggarong" hak desa dari dala...
Tik Tok Live Mati: Ketika Digital Demokrasi Diputus di Tengah Jalan Gelombang demonstrasi di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025, lalu di depan Gedung DPR RI pada 25 hingga 29 Agustus, dan yang terus meluas ke berbagai daerah, menunjukkan satu hal penting: politik Indonesia kini tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di layar ponsel. Ribuan orang memilih menonton aksi lewat TikTok Live. Ada satu akun yang ditonton hingga 110 ribu orang, dan puluhan akun lain juga menyiarkan secara langsung dengan penonton puluhan ribu. Jumlah ini jauh lebih besar dari massa di lapangan, bahkan melampaui rating beberapa acara televisi nasional. Apa yang kita saksikan ini sejatinya adalah praktik nyata dari digital demokrasi. Sebuah arena baru di mana warga bisa merasakan partisipasi politik secara langsung, tanpa perantara redaksi, tanpa framing media. Orang-orang yang tidak turun ke jalan tetap bisa hadir di “lapangan virtual,” ikut menyimak orasi, menyaksikan ketegangan, bahkan bisa berinteraksi me...