Tik Tok Live Mati: Ketika Digital Demokrasi Diputus di Tengah Jalan
Gelombang demonstrasi di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025, lalu di depan Gedung DPR RI pada 25 hingga 29 Agustus, dan yang terus meluas ke berbagai daerah, menunjukkan satu hal penting: politik Indonesia kini tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di layar ponsel. Ribuan orang memilih menonton aksi lewat TikTok Live. Ada satu akun yang ditonton hingga 110 ribu orang, dan puluhan akun lain juga menyiarkan secara langsung dengan penonton puluhan ribu. Jumlah ini jauh lebih besar dari massa di lapangan, bahkan melampaui rating beberapa acara televisi nasional.
Apa yang kita saksikan ini sejatinya adalah praktik nyata dari digital demokrasi. Sebuah arena baru di mana warga bisa merasakan partisipasi politik secara langsung, tanpa perantara redaksi, tanpa framing media. Orang-orang yang tidak turun ke jalan tetap bisa hadir di “lapangan virtual,” ikut menyimak orasi, menyaksikan ketegangan, bahkan bisa berinteraksi memberikan dukungan moral lewat kolom komentar.
Di ruang digital, masyarakat punya saluran sendiri. Mereka bisa merekam, menyiarkan, dan menafsirkan peristiwa. Jika dulu demokrasi hanya terasa saat pemilu lima tahun sekali, sekarang ia hadir setiap saat lewat kamera ponsel seperti live demonstrasi di tiktok.
Ruang yang Dikebiri
Sekarang, ruang itu mulai dibatasi. Polisi melarang siaran langsung demo dengan alasan keamanan dan menuduh ada motif mencari hadiah di balik siaran aksi demonstrasi. Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia berencana memanggil TikTok dan Meta. Menurut Angga Raka (Wamen Komdigi), konten disinformasi, fitnah, dan kebencian yang beredar di platform digital bisa merusak demokrasi. Pada 30 Agustus 2025, netizen dikagetkan karena TikTok akhirnya menangguhkan fitur Live selama beberapa hari. TikTok menyebut keputusan ini diambil karena meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia. TikTok memang menyebut kebijakan itu dilakukan secara sukarela. Tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum keputusan tersebut membuat publik berhak bertanya: apakah benar-benar sukarela, atau ada tekanan politik yang tak diucapkan?
Dengan satu kebijakan Platform Tiktok, layar yang sebelumnya menampilkan wajah-wajah bersemangat, orasi lantang, dan aparat yang berjajar, kini menjadi kosong. Salah satu bentuk Digital demokrasi terhenti di tengah jalan.
Apakah Live Streaming Ancaman ?
Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah benar live streaming adalah ancaman bagi demokrasi? Atau justru sebaliknya, ruang digital itu adalah salah satu benteng terakhir demokrasi kita?
Menurut saya, jawabannya jelas. TikTok Live adalah alat dokumentasi masyarakat. Kamera yang aktif membuat aparat lebih berhati-hati. Setiap kejadian, mulai dari pukulan, gas air mata, hingga orasi, bisa tersebar ke ribuan orang. Di sinilah kontrol sosial berjalan. Demokrasi bukan hanya soal memilih lima tahun sekali, tapi juga hak mengawasi negara setiap hari. Melarang live streaming sama saja meminta masyarakat menutup mata. Padahal demokrasi tumbuh dari keterbukaan, bukan dari ketertutupan.
Antara Keamanan dan Kebebasan
Alasan seperti disinformasi dan keamanan memang terdengar masuk akal. Setiap negara pasti khawatir jika informasi menyebar tanpa kendali. Tapi menutup saluran rakyat bukanlah solusi. Justru ini menciptakan paradoks: negara yang seharusnya melindungi demokrasi malah membatasi ruang demokrasi digital.
Padahal jalan keluar yang lebih sehat adalah memperkuat literasi digital, membangun mekanisme cek fakta, dan mendidik masyarakat agar lebih kritis, bukan menutup mulut dan mata mereka. Demokrasi sejati selalu mengandung risiko. Ia memang gaduh, penuh debat, kadang menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi dari kegaduhan itulah lahir koreksi. Menutup pintu kebebasan hanya akan membuat kesalahan negara semakin tersembunyi, semakin sulit diawasi.
Televisi minim liputan aksi
Kita juga tahu, televisi arus utama nyaris sedikit sekali memberi porsi pada liputan aksi besar yang mengguncang Jakarta dan berbagai daerah itu. Kalaupun ada, liputannya sepotong- sepotong dan sering kali tidak merepresentasikan semangat di lapangan. Tidak heran publik berbondong-bondong pindah ke TikTok. Karena disana, mereka bisa melihat kejadian “tanpa sensor.”Mereka menyaksikan demonstrasi sebagai pengalaman langsung, bukan narasi yang sudah dipoles. Inilah sebab mengapa live streaming menjadi magnet: ia memberi pengalaman kehadiran, bukan sekadar informasi. Penonton merasa menjadi bagian dari aksi demonstrasi, karena aspirasinya tersampaikan.
Demokrasi yang Rapuh
Kini, ruang itu dirampas. Dan dengan itu, demokrasi kita kehilangan satu denyut penting. Digital demokrasi di Indonesia memang masih rapuh. Satu tombol dari platform global, satu perintah dari negara, bisa mengubah arus informasi rakyat. Demokrasi yang kita bangun dengan susah payah ternyata masih sangat tergantung pada ruang digital yang dikendalikan oleh kekuatan diluar rakyat. Tetapi justru karena itu, kita perlu memperjuangkannya. Sebab demokrasi tanpa ruang digital hanyalah demokrasi setengah hati. Kita harus ingat, demokrasi bukan hanya mekanisme elektoral. Ia adalah ekosistem: ruang publik, kebebasan berpendapat, kontrol sosial, dan partisipasi warga. Tanpa ruang digital yang bebas, semua itu hanya jadi slogan.
Menjaga Ruang Digital
Tugas kita hari ini adalah menjaga ruang digital sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Negara seharusnya hadir bukan sebagai pemutus kanal, tetapi sebagai penjaga ruang aman agar warga bisa bersuara tanpa takut. Platform global juga mesti diingatkan: mereka tidak hanya menjalankan bisnis, tapi juga menjadi penentu arah demokrasi di negara-negara berkembang. Biarlah suara rakyat di ruang digital jangan ikut dibungkam. Demokrasi akan mati pelan-pelan jika kita membiarkan kanal rakyat diputus begitu saja.
Apa yang terjadi dengan TikTok Live hanyalah satu episode dari perjalanan panjang demokrasi digital di Indonesia. Tetapi dari episode itu, kita belajar bahwa demokrasi kita masih rapuh, masih mudah diguncang oleh kepentingan diluar kepentingan rakyat. Maka, jika kita benar-benar ingin demokrasi tumbuh sehat, kita harus berani memperjuangkan ruang digital. Sebab di era ini, demokrasi tanpa digital hanyalah demokrasi separuh hati.
Sinam Sutarno
Pegiat Media Komunitas dan Demokratisasi Penyiaran
Komentar